MASAA dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memutuskan memindahkan lokasi unjuk rasa pada Senin, 22 Juni 2026. Awalnya mahasiswa dari PMII berencana menggelar demonstrasi di Patung Kuda, tapi mereka memutuskan memindahkan lokasi demo di depan gedung DPR.
Koordinator lapangan PB PMII Jakarta, Dedy Wahyudi Hasibuan, mengatakan mereka memutuskan memindahkan lokasi unjuk rasa karena menghindari gesekan dengan kelompok lain yang juga menggelar demo. Sebab di lokasi yang sama, kata dia, terdapat sekelompok massa yang ingin menggelar mendukung program makan bergizi gratis atau MBG.
"Pengalihan lokasi aksi dilakukan agar penyampaian tuntutan dapat berlangsung lebih kondusif dan terhindar dari potensi provokasi maupun konflik antarkelompok," kata Dedi saat ditemui di Sekratriat Pengurus Besar PMII di Salemba, Jakarta Pusat. Adapun aksi massa PMII bertajuk "Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran".
Ia menuturkan perubahan lokasi aksi ke depan gedung DPR telah disampaikan kepada seluruh koordinator daerah di Jakarta. Massa dijadwalkan mulai bergerak sekitar pukul 14.00 WIB. Untuk wilayah Jakarta, diperkirakan terdapat sekitar 20 cabang yang akan bergabung, dengan titik kumpul di sekretariat PB PMII. Estimasi jumlah peserta aksi berkisar antara 3-5 ribu orang.
Massa mulai bergerak menuju lokasi aksi sekitar pukul 13.15 WIB. “Kami berangkat dari sekretariat PB PMII kumpul di GBK menggunakan bus, motor dan mobil speaker, setelah tiba di GBK lalu longmarch serentak ke DPR,” kata Dedy.
Dalam aksi tersebut, PMII membawa lima tuntutan. Di antaranya tegakkan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33 secara berdaulat, kembalikan kepercayaan publik, perkuat kemandirian ekonomi nasional, reshuffle dan efisiensi struktur kabinet berdasarkan kompetensi dan otoritas, serta reset Badan Gizi Nasional, bubarkan Koperasi Desa Merah Putih dan tingkatkan kesejahteraan guru.
Dari lima tuntutan tersebut, fokus utama PMII adalah implementasi Pasal 33 UUD 1945 karena dianggap sebagai kunci penyelesaian persoalan ekonomi nasional. Menurut mereka, apabila amanat pasal tersebut dijalankan secara konsisten, distribusi kesejahteraan akan lebih merata.
PMII melihat beberapa langkah pemerintah mulai mengarah ke tujuan tersebut, seperti pengelolaan ekspor yang lebih terpusat dan upaya penertiban penguasaan lahan. Namun, mereka tetap menuntut penjelasan dan ketegasan pemerintah dalam pelaksanaannya.
