TEMPO.CO, Jakarta - INDEF Green Transition Initiative (GTI) menyatakan peristiwa pemadaman listrik bergilir yang sedang terjadi berkaitan dengan masalah struktural ketenagalistrikan dan tata kelola produksi batu bara. Kekurangan pasokan batu bara berkalori menengah untuk pembangkit dinilai hanya akumulasi dari berbagai kebijakan yang tidak berjalan selaras.
Menurut Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi INDEF GTI Andry Satrio, persoalan itu terlihat dari tidak selarasnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dengan kuota produksi batu bara. Di satu sisi, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Namun di sisi lain, kuota produksi justru dipangkas dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton sehingga pasokan batu bara yang dibutuhkan pembangkit menjadi terbatas.
“Jika volume DMO diwajibkan, kuota bagi penambang kalori menengah harus sejalan dengan kewajiban itu,” kata Andry dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juni 2026. Ia melanjutkan, "Penetapan volume dan persetujuan kuota jangan saling bertabrakan karena hasilnya adalah kekurangan kontrak seperti yang terjadi sekarang."
Pemadaman listrik bergilir terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa sepanjang 8-21 Juni 2026. Berdasarkan catatan Tempo, gangguan pasokan listrik tersebut menimpa sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Andry mengatakan persoalan diperparah oleh kebijakan harga DMO yang tidak berubah sejak 2018. Pemerintah menetapkan harga batu bara untuk pembangkit listrik PLN sebesar US$ 70 per ton guna menjaga biaya pokok penyediaan (BPP) listrik tetap rendah dan menahan kenaikan tarif listrik.
Kebijakan ini, kata dia, berhasil menjaga tarif listrik yang rendah tetapi membebankan biaya kepada perusahaan tambang. Sebab, harga batu bara yang dijual ke PLN jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar maupun harga ekspor. “Setiap ton yang dijual ke PLN membuat penambang kehilangan potensi pendapatan sekitar US$ 25 hingga US$ 50 dibandingkan jika dijual ke pasar,” ujarnya.
Namun, Andry menilai menaikkan harga DMO juga berisiko. Kenaikan harga DMO memang dapat mengurangi tekanan terhadap perusahaan tambang, tapi pada saat yang sama akan meningkatkan biaya pengadaan batu bara PLN.
Menurut dia, beban tersebut pada akhirnya hanya berpindah dari perusahaan tambang ke PLN. Sebab tarif listrik saat ini masih ditetapkan di bawah biaya produksi sehingga selisihnya harus ditanggung pemerintah melalui mekanisme kompensasi. “Beban tidak hilang, hanya berpindah dari neraca penambang ke neraca PLN,” ujar Andry.
Andry menambahkan persoalan semakin rumit karena kondisi keuangan PLN saat ini sedang tertekan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, utang pemerintah kepada PLN pada 2025 mencapai Rp 110,74 triliun. Nilai tersebut terdiri atas utang kompensasi sebesar Rp 84,86 triliun, utang subsidi Rp 12,26 triliun, dan utang diskon listrik Rp 13,60 triliun. Pada saat yang sama, laba bersih PLN turun dari Rp 21,23 triliun pada 2024 menjadi Rp 7,26 triliun pada 2025 atau merosot hampir 66 persen.
Andry menjelaskan, laba tersebut sebagian besar hanya tercatat secara akuntansi dan belum diterima dalam bentuk kas. Hal itu terlihat dari posisi kas dan setara kas PLN yang turun dari Rp 61,36 triliun menjadi Rp 42,20 triliun dalam setahun, sementara piutang kepada pemerintah melonjak dari Rp 43,29 triliun menjadi Rp 110,74 triliun. “Pendapatan diakui, tetapi uangnya belum masuk. Ini sebabnya kas PLN tergerus meskipun laba masih positif,” ujarnya.
Tekanan likuiditas, Andry mengimbuhkan, membuat PLN menarik pinjaman jangka pendek dari perbankan. Pada 2025, PLN mencatat utang bank jangka pendek naik Rp 36,51 triliun. Selain itu, perusahaan mulai menggunakan skema pembiayaan pemasok atau supplier financing senilai Rp 7,67 triliun melalui perbankan.
Melalui skema itu, bank terlebih dulu membayar tagihan pemasok sebelum PLN melunasinya kepada bank pada waktu berikutnya. Menurut Andry, kondisi ini menunjukkan bahwa kompensasi listrik yang belum dibayarkan pemerintah pada akhirnya dibiayai oleh pinjaman perbankan. "PLN meminjam dari bank untuk membiayai utang yang seharusnya dibayar negara,” katanya.
Karena itu, ia menilai, akar persoalan krisis pasokan batu bara dan krisis listrik tidak akan selesai selama sistem ketenagalistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara. Menurut dia, solusi jangka panjang yang perlu ditempuh adalah mengurangi ketergantungan terhadap batu bara secara bertahap dan mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.
Tempo telah meminta konfirmasi dan penjelasan kepada Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto soal pemicu krisis listrik ini. Namun, hingga berita ini ditulis, Adi belum merespons.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan salah satu pembangkit yang bermasalah telah pulih dan kembali beroperasi. "Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan. Tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem,” kata Darmawan dalam konferensi pers secara daring, Ahad malam, 21 Juni 2026.
Darmawan optimistis beroperasinya kembali pembangkit tersebut akan membantu mengurangi pemadaman bergilir. Meski demikian, ia belum menjelaskan secara rinci kapan pemadaman listrik bergilir akan sepenuhnya berakhir.
Selain memulihkan pembangkit yang mengalami gangguan, PLN juga berupaya memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat sektor pembangkitan. “Kami mengupayakan yang terbaik agar perbaikan yang sedang berlangsung bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut salah satu penyebab pemadaman bergilir adalah terbatasnya pasokan batu bara berkalori menengah untuk pembangkit listrik. Menurut dia, sejumlah perusahaan tambang enggan memasok batu bara jenis tersebut ke PLN karena selisih yang cukup besar antara harga DMO dengan harga pasar.
Saat ini, Bahlil menjelaskan, harga batu bara untuk kebutuhan PLN ditetapkan US$ 70 per ton melalui skema DMO. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 mencapai US$ 121,83 per ton untuk batu bara kalori 6.322 kcal/kg dan US$ 84,53 per ton untuk batu bara kalori menengah 5.300 kcal/kg.
