INFO TEMPO – Dua kota di Kalimantan, berhasil meraih penghargaan Entrepreneur Government/ Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Balikpapan, pada Selasa, 5 Mei 2026. Dua kota itu adalah Samarinda dan Palangka Raya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, entrepreneur government menjadi faktor pembeda utama dalam keberhasilan pemerintah daerah saat ini. Di tengah keterbatasan dana transfer, pemerintah daerah perlu untuk mencari peluang pembiayaan kreatif lain untuk pemenuhan belanja daerah pada sektor pelayanan publik.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Tito, data saat ini menunjukkan bahwa kontribusi dana transfer masih mendominasi struktur APBD dengan rata-rata di atas 65 persen, sehingga setiap penyesuaian fiskal nasional akan langsung berdampak pada kapasitas belanja daerah. “Oleh karena itu, sejumlah daerah mulai mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif yang bervariasi,” kata dia.
Dalam kerangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, lanjut Tito, juga membuka ruang bagi daerah untuk memperkuat local taxing power, optimalisasi aset, serta eksplorasi instrumen seperti obligasi daerah yang mulai diuji coba di beberapa wilayah.
“Praktik ini sejalan dengan fenomena global, yang mana menurut lembaga internasional seperti World Bank, pembiayaan infrastruktur di negara berkembang menghadapi gap hingga 15 persen dari kebutuhan PDB,” kata Tito. Sehingga, lanjut dia, perlunya dorongan pemerintah subnasional untuk mengembangkan skema blended finance dan kemitraan publik-swasta.
Menurut Tito, keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber pembiayaan alternatif ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek atas keterbatasan fiskal, tetapi juga mencerminkan transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Sementara itu, Samarinda meraih peringkat pertama tingkat kota dalam kategori entrepreneur government/creative financing dan berhasil mendapatkan insentif sebesar Rp 3 Miliar. Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun, selama ini struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) umumnya masih bergantung pada dana transfer pusat atau TKD, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Insentif Fiskal (DIF). Namun, lanjut dia, kekuatan kemandirian ekonomi daerah sesungguhnya terletak pada kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Selama ini kita tidak bisa sembarang mencari cara menaikkan PAD. Karena itu, kita fokus memperkuat sumber internal, salah satunya melalui BUMD," kata Andi Harun.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama ini kerap dipandang sebagai beban bagi APBD. Namun dalam tiga tahun terakhir, Pemkot Samarinda melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kelembagaan, manajemen, hingga orientasi bisnis. "Hasilnya, BUMD kita tidak lagi menjadi beban APBD, justru mulai berkontribusi terhadap peningkatan PAD," kata dia.
Selain BUMD, optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi strategi penting. Sejumlah BLUD memiliki potensi surplus yang selama ini kurang dimanfaatkan secara maksimal. Pada skala lebih besar, Pemkot Samarinda juga menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta kerja sama pemanfaatan aset sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri. Skema ini dinilai mampu menarik investasi tanpa membebani APBD secara langsung.
Terkait pemanfaatan insentif yang diperoleh dari penghargaan tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa dana akan difokuskan pada sektor pelayanan dasar. "Paling ke pelayanan dasar, seperti pembangunan sekolah. Karena sesuai arahan Presiden, APBD tahun 2026 diarahkan untuk pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Fairid mengevaluasi APBD guna melihat sektor-sektor yang berpotensi membuka kemitraan dengan pihak ketiga. “Contoh, saat ini kami melakukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang beban per tahunnya cukup besar,” katanya. Dengan begitu, anggaran yang sebelumnya dipakai untuk kebutuhan rutin bisa digunakan untuk kegiatan lain.
Dalam kategori ini, Kota Palangka Raya berhasil meraih peringkat kedua dan mendapatkan insentif sebesar Rp 2 Miliar. Dia pun bersyukur atas penghargaan yang diraih Kota Palangka Raya. “Apa yang kami raih ini merupakan hasil kerja sama pentahelix yang dilakukan secara komprehensif, dari hulu hingga hilir,” ujarnya. “Baik dari perencanaan, pemanfaatan aset sampai ke peningkatan sumber daya manusia.”
Dalam ajang apresiasi ini selain dua kota di Bumi Borneo, terdapat juga pemenang terbaik di tingkat kabupaten untuk kategori entrepreneur government/creative financing yaitu Kabupaten Kotabaru terbaik pertama, Hulu Sungai Selatan terbaik kedua, dan Kotawaringin Barat terbaik ketiga. Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat menjadi juaranya. (*)
